Bone Bolango - Kunjungan kerja Bupati Hamim Pou, ke Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi berbuah hasil positif. Hamim berhasil memperjuangkan dana tambahan untuk pembangunan desa yang diperuntukkan sarana prasarana dan modal usaha rakyat yang dihimpun oleh BUMDes.
Kepastian itu diungkapkan Bupati Hamim Pou usai bertemu dengan Direktur Sarana Prasarana Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, DR Gunala. Pada pertemuan tersebut, ia menjelaskan program pembangunan berbasis kawasan pedesaan yang diusung oleh Bone Bolango (Bonbol).
"Kami saat ini fokus pada modernisasi beberapa kawasan pedesaan. Kita berupaya bagaimana menciptakan suasana kota di daerah pedesaan. Fasilitas kota dipermantap, peluang bisnis diperlebar dan warga desa tidak perlu ke kota untuk mencari kerja," jelasnya.
Gunala pun menyambut baik usulan program pedesaan Hamim tersebut. "Program Pak Bupati ini sejalan dengan Program Nawa Cita ke 3 Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari daerah pinggiran. Kami akan sangat mendukung program-program yang jelas dan taktis bersentuhan langsung dengan rakyat. Ini luar biasa" ujarnya.
Ditambahkannya, pihaknya mengupayakan program pembangunan desa ini akan difokuskan pada 11 item strategis pembangunan yang meliputi, pembangunan sarana dan prasarana air bersih, pembangunan pengolahan sampah/limbah, pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan desa, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pasar desa, pasar ikan, irigasi desa, internet desa dan pembangunan radio amatir antar penduduk.
Jika ini berjalan dengan baik proses pembangunannya, dirinya percaya bahwa nuansa perkotaan yang natural akan lebih terasa di desa. Daerah-daerah ini nanti menjadi hinterland (daerah penyangga) wilayah perkotaan sehingga bisa memperkuat bangunan ekonomi wilayah.
Wilayah Bonbol sangat strategis dalam mewujudkan hal itu karena termasuk dalam tiga kriteria wilayah strategis dengan agropolitannya, ekowisata dan wilayah pesisir. Dengan keseriusannya itu, Hamim telah mempersiapkan SK Bupati tentang penetapan kecamatan sebagai kawasan pedesaan. "Perlu adanya akselerasi, tidak perlu lagi menunda apa yang menjadi kebutuhan rakyat," tegasnya.
Percepatan pengeluaran SK, sehingga Bonbol termasuk tercepat dalam merespon kebijakan pusat. Dengan harapan hal ini bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Presiden Jokowi mengisyaratkan pemimpim-pemimpin daerah untuk bekerja cepat dan tepat untuk suksesi pembangunan dan kesajehtaraan masyarakat dalam nawacita ke tiga tersebut. (Hms/Afik)
0 komentar:
Posting Komentar